judi online

Banyak Surat Kabar Jadi Vendor Judi, BGC Belgia Umumkan Keputusan Kerajaan

Sebelumnya, Komisi Perjudian Belgia atau The Belgian Gambling Commission (BGC) telah merekomendasikan agar pemerintah negara mengeluarkan Keputusan Kerajaan terkait dengan persyaratan untuk surat kabar yang menjadi pihak ketiga menawarkan layanan taruhan olahraga berlisensi.

Mengenai Pasal 42 Undang-undang 28 November 2021 yang belum lama dikeluarkan, BGC telah menyerukan bahwa aktivitas sampingan akan diatur secara ketat. Hal ini mengacu pada operator berlisensi yang menyediakan taruhan olahraga di surat kabar outlet. Diketahui, saat ini banyak surat kabar di Belgia bekerja sama dan menawarkan berbagai produk judi online di situs web mereka.

Adapun aturan ini dibuat dengan tujuan membuat keadilan ‘lebih manusiawi, lebih cepat dan lebih tegas. Sedangkan motivasi utama regulator menyerukan aturan yang lebih ketat untuk aktivitas semacam itu, yang akan membatasi kemampuan jaringan surat kabar negara untuk menawarkan taruhan, adalah melindungi masyarakat Belgia dengan membatasi ketersediaan judi online di tempat yang lebih luas.

Mendukung pernyataannya, BGC telah menegaskan bahwa ada sejumlah pihak ketiga di Belgia yang beroperasi atas nama agen koran tetapi sebenarnya mereka memperoleh pendapatan utamanya justru dari penyediaan taruhan olahraga tersebut, serta penjualan tiket lotere, minuman beralkohol dan produk tembakau. Berdasar aturan yang sudah dibuat ini, BGC akan memberi label kepada mereka sebagai ‘perusahaan surat kabar palsu’.

Namun demikian, meski aturan ini sudah ada dan telah diberlakukan, BGC menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat melakukan kontrol yang diinginkan secara penuh atau menerapkan kebijakan yang koheren seperti lisensi judi provider yang disediakan para surat kabar ini.

Berdasarkan aturan yang telah dibuat BGC tersebut, surat kabar hanya boleh menawarkan produk judi selama jam-jam tertentu dan hal ini dikenai biaya yang diambil dari persentase tertentu dari penjualan tiap artikelnya.

Meskipun BGC meminta pemerintah untuk membatasi ruang lingkup judi online melalui surat kabar, tapi pihaknya juga berpendapat bahwa pihak berwenang harus mempertimbangkan kepentingan ekonomi dari pasar taruhan olahraga yang disediakan swasta dan tidak mengizinkan monopoli negara secara luas ke industry judi online ini.

“BGC sekali lagi mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa aturan baru dirumuskan dengan jelas sehingga dapat dipantau secara efisien, baik ketika izin diberikan/diperbarui maupun selama inspeksi di tempat,” jelas BGC lewat keterangan resminya.

 

“Akhirnya, BGC meminta pemerintah dan parlemen untuk segera melanjutkan inisiatif legislatif yang menunda berlakunya Pasal 42 Undang-Undang 28 November 2021 hingga saat Keputusan Kerajaan diadopsi,” lanjut jketerangan BGC.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *